01
Ekonomi: Tumbuh, tetapi Diperdebatkan
BPS mencatat pertumbuhan 5,03% (2024) dan 5,11% (2025), lalu 5,61% pada triwulan I dan 5,29% pada triwulan II-2026. Lembaga riset independen memberi angka lebih rendah untuk triwulan II, defisit APBN 2025 melampaui target awal, dan data ketenagakerjaan menunjukkan gambaran campuran. Angka berikut sudah dicocokkan dengan sumber, dengan pembanding independen disandingkan.
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)
2024 dan 2025 tahunan (BPS) · triwulan 2026 (BPS dan Bank Indonesia) · LPEM FEB UI adalah estimasi independen
LPEM menilai selisih 0,49 poin dengan BPS berasal dari basis tinggi (triwulan II-2025: 5,12%), minimnya dorongan musiman karena Lebaran jatuh di triwulan I, dan inflasi impor akibat harga energi serta rupiah melemah.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Agustus 2024–Mei 2026 · Sumber: BPS
Angka Agustus dan Februari tidak sebanding langsung karena pola musiman.
PDB 2025
Rp23.821T
Triliun rupiah (harga berlaku) · per kapita USD 5.083,4
Inflasi tahunan, Maret 2026
3,48%
Dipengaruhi efek basis rendah (diskon listrik tahun sebelumnya)
Pekerja kena PHK, Jan–Sep 2026
63.789
Kemnaker (laporan JKP) · Jawa Barat terbanyak, 13.044
Defisit APBN hingga September
1,24% PDB
Rp319 T · target setahun 2,68% · pendapatan +25,5%, belanja +19%
Investasi, Okt 2024–Sep 2026
Rp3.923T
PMDN Rp1.998,7 T (50,9%) · PMA Rp1.924,5 T (49,1%) · 5,49 juta tenaga kerja (klaim BKPM) · dihitung triwulan IV 2024 sampai triwulan III 2026
Investasi Jan–Sep 2026
75,4%
Rp1.539,2 T dari target 2026 Rp2.041,3 T · 2,19 juta tenaga kerja · PMA 50,5%
Defisit APBN 2025 (diaudit BPK)
2,81% PDB
Rp670,34 T · target awal 2,53%, batas 3% · bunga utang Rp514,39 T
Sisi Lain. Pertumbuhan tidak otomatis berarti kualitas pekerjaan membaik. BPS mencatat lulusan SMK memiliki pengangguran tertinggi di antara jenjang pendidikan pada Mei 2026, dengan TPT lulusan SMK 8,63% pada Agustus 2025 (BPS, via GoodStats). Kemnaker mencatat 57,8% pekerja berada di sektor informal dan 47,89 juta orang bekerja tidak penuh (Agustus 2025), serta menyebut upah riil cenderung stagnan. Rupiah melemah 3,8% sepanjang 2026 hingga akhir April (Rp17.225 per dolar AS, Kemenko Perekonomian). Angka PHK dari Kemnaker bersumber dari laporan mandiri JKP dan tidak memiliki pembanding 2025 di sumbernya. Angka investasi adalah klaim realisasi BKPM, belum diaudit pihak independen.
02
Kemiskinan dan Ketimpangan
Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07% pada Maret 2026. Ketimpangan pengeluaran sempat membaik sampai September 2025, lalu naik tipis pada Maret 2026. Perbandingan yang adil memakai periode yang sama.
Penduduk Miskin (%)
Seluruh periode dicocokkan dengan BPS · Maret 2026: 22,93 juta jiwa, turun 920 ribu dari Maret 2025
Rasio Gini Nasional
Makin tinggi berarti makin timpang · Sumber: BPS
| Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | 0,402 | 0,395 | 0,383 | 0,387 |
| Perdesaan | 0,308 | 0,299 | 0,295 | 0,296 |
Penduduk miskin berkurang
920ribu jiwa
Maret 2025–Maret 2026 · kini 22,93 juta (BPS via Bakom)
Kemiskinan ekstrem
0,85%
Maret 2025 (BPS) · Maret 2024: 1,26% · angka Maret 2026 belum ditemukan
Indeks Pembangunan Manusia
75,90
IPM 2025 · naik 0,88 poin dari 75,02 (BPS)
Sisi Lain. Gini perkotaan Maret 2026 (0,387) lebih rendah dari Maret 2025 (0,395), tetapi lebih tinggi dari September 2025 (0,383); membandingkan dua periode berbeda menghasilkan kesimpulan berlawanan. Gini nasional naik 0,005 poin dari September 2025. Pada September 2025 kemiskinan perdesaan (10,72%) masih jauh di atas perkotaan (6,60%), dan garis kemiskinan Maret 2026 sebesar Rp669.235 per orang per bulan. Penurunan kemiskinan juga tidak otomatis berarti kelas menengah membaik: kelompok itu tidak tercakup dalam angka garis kemiskinan.
03
Program Unggulan: Klaim dan Temuan
Jangkauan Makan Bergizi Gratis (MBG) besar, tetapi angka resmi masih bersifat sementara, berbeda antarinstansi, dan audit BPK serta pemantau independen mencatat persoalan keuangan dan keamanan pangan. Setiap angka memakai tanggal berbeda.
Data Resmi Pemerintah
MBG · per 30 September 2026 kecuali disebut lain
Penerima manfaat
>57juta
SPPG
27.486
Anggaran realisasi
153,2T
Serapan dari pagu Rp229 T
66,9%
Sumber: Bakom, BGN, dan Kemenkeu (via Antara, Metro TV, Times Indonesia, NU Online). BGN merinci 56,99 juta penerima per 31 Agustus (76,45% dari target 74,56 juta, sementara) dan serapan 63,89% per 16 September. CNN Indonesia melaporkan 57,5 juta penerima per 9 Oktober, tetapi menyebut 19,1 ribu SPPG; angka itu bertentangan dengan 27.486 dari Bakom dan BGN, dan sumbernya tidak menjelaskan selisihnya.
Temuan Audit dan Pemantau Independen
BPK (IHPS I 2026, audit tahun anggaran 2025), JPPI, KPAI, BGN
Korban dugaan keracunan (JPPI)
40.759
Anak keracunan (KPAI, 2025)
12.658
SPPG dihentikan sementara
1.276
JPPI: kumulatif di 36 provinsi. SPPG dihentikan karena belum memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (821 masih mengurus, 447 terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat), dan 654 diusulkan ditutup permanen (BGN, 17 September 2026).
Temuan BPK atas Program MBG
Rupiah · IHPS Semester I 2026 · dilaporkan CNBC Indonesia, 14 Oktober 2026
| Temuan | Nilai |
|---|---|
| Kelebihan belanja modal (kendaraan roda dua dan peralatan TIK) melebihi harga wajar | Rp541,64 miliar |
| Denda keterlambatan pengadaan motor yang belum dipungut (batas minimum) | Rp43,89 miliar |
| Sisa dana MBG di SPPG atau mitra belum disetor, per 31 Des 2025 | Rp34,33 miliar |
| Belanja barang BGN tidak tepat volume dan waktu | Rp20,44 miliar |
| Denda keterlambatan dan pajak belum disetor | Rp3,91 miliar |
Sebagai pembanding, BGN melaporkan Rp311,24 miliar telah dikembalikan ke kas negara per Juli 2026 setelah penyisiran rekening virtual SPPG. Sumber tidak menjelaskan hubungan antara angka BPK dan pengembalian tersebut. Pada audit LKPP 2025, BPK menyebut MBG memengaruhi realisasi belanja barang secara signifikan (belanja barang Rp553,52 T), tetapi tidak merinci temuan khusus program ini.
Program 3 Juta Rumah
324.213
Unit per 13 Juni 2026 (Kementerian PKP) · swadaya 83.210 (44% dari targetnya), pengembang 181.291, negara 55.655
Koperasi Desa Merah Putih
40.000
Target beroperasi Oktober 2026 (Menko Pangan), turun dari rencana awal 80.000
Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026
MBG konstitusional
Namun tidak boleh mengambil alokasi 20% anggaran pendidikan; sumber dana MBG 2026 masih 83,4% dari pendidikan (CNN Indonesia)
Perlu Diingat. Angka JPPI, KPAI, dan BGN berasal dari lembaga dengan definisi dan periode berbeda, sehingga tidak boleh dijumlahkan. Pada Maret 2026 Kemenkeu melaporkan 61,62 juta penerima dan 25.082 SPPG dengan pagu Rp335 T (realisasi Rp44 T); pagu kemudian turun ke Rp229 T setelah efisiensi, dan sumber tidak menjelaskan mengapa jumlah penerima belakangan lebih rendah (BGN mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar). Angka 3 juta rumah per Juni setara sekitar 10,8% dari target 3 juta unit menurut perhitungan sumbernya, dan jumlah Koperasi Desa yang benar-benar beroperasi tidak ditemukan; angka 10.070 di dokumen evaluasi tidak dapat dikonfirmasi.
04
Tata Kelola, Lingkungan, dan Energi
Kapasitas energi terbarukan bertambah dan indeks kualitas lingkungan melampaui target, tetapi bauran energinya turun dalam satu triwulan. Skor persepsi korupsi merosot, dan pemantau independen mencatat lonjakan deforestasi.
Deforestasi (ribu hektare)
Auriga Nusantara (citra satelit, tertinggi dalam delapan tahun)
Auriga menyebut sekitar 44% deforestasi terjadi di dalam konsesi kehutanan, tambang, dan sawit, dengan pemicu proyek strategis nasional, food estate, nikel, dan sawit. Perbedaan dengan data pemerintah dan Global Forest Watch, menurut Auriga, terletak pada metodologi.
Indeks Persepsi Korupsi (0–100)
Makin tinggi berarti makin bersih · Transparency International via sustain.id
Peringkat: 115 (2023), 99 (2024), dan 109 (2025). Skor 2025 kembali ke level 2023.
Bauran Energi Terbarukan (%)
Target kisaran 17–21% · Sumber: ESDM via VOI
Pembangkit listrik: bioenergi 4,19%, air 2,69%, panas bumi 1,84%, surya 0,51%, angin 0,06%. Bauran non-listrik: biodiesel (FAME) 5,01%, biomassa 2,82%.
Kapasitas, Konsumsi, dan Kualitas Lingkungan
Laporan Kinerja Ditjen EBTKE (2025) dan dasbor IKLH KLH (via LCDI)
Kapasitas EBT
15.630MW
Tambahan 2025
~1,3GW
Biodiesel (FAME)
14,94juta kL
IKLH 2025
78,58
Target IKLH
76,49
Tambahan kapasitas 2025 disebut terbesar dalam lima tahun terakhir.
Sisi Lain. Bauran EBT turun dari 18,3% (triwulan I-2026) ke 17,3% (semester I-2026), bukan naik seperti yang tertulis di dokumen evaluasi. Dokumen itu juga menyebut deforestasi "terkendali" pada 0,12–0,20 juta hektare per tahun, tetapi sumber untuk angka tersebut tidak ditemukan (laporan kinerja Ditjen PKTL 2024 tidak memuat angka deforestasi 2023–2024), sedangkan Auriga mengukur 433.751 hektare pada 2025. Amnesty International Indonesia mencatat 903 orang dalam 796 kasus yang dijerat pasal karet UU ITE dan KUHP sejak Januari 2018 hingga Juli 2025, sehingga angka itu mencakup periode sebelum pemerintahan ini.
05
Hasil Survei Kepuasan Publik
Enam lembaga merilis hasil survei menjelang dua tahun pemerintahan. Semuanya ditampilkan setara dengan label populasi dan metode masing-masing: empat memakai sampel acak nasional, satu menyasar elite dan opinion maker (Triaspols), dan satu merekrut responden publik serta ahli secara non-probabilitas (CELIOS).
SMRC · publik · n = 1.213
44,5% puas
1–10 Okt 2026 · telepon dan tatap muka · ±2,9 · tidak/kurang puas 53,4%
Poltracking · publik · n = 1.220
55,3% puas
30 Sep–7 Okt 2026 · tatap muka · ±2,9 · tidak puas 40,9%
Piramida · publik · n = 1.200
60,4% puas
20 Sep–5 Okt 2026 · tatap muka · ±2,8 · tidak puas 14,83%
LSI · publik · n = 1.668
78,7%
21–28 Jul 2026 · tatap muka · ±2,4 · disebut "kepercayaan", tidak 18,2%
Triaspols · elite · n = 100
66,0% kurang baik
29 Sep–14 Okt 2026 · non-probability · 17,0% cukup, 17,0% baik
CELIOS · publik n = 1.142, ahli n = 129
4,6/10 publik
15 Sep–9 Okt 2026 · non-probabilitas · ahli memberi 2,8/10 untuk Prabowo
Kepuasan Publik: Survei Sampel Acak Nasional
Persentase responden · titik = hasil, garis = margin of error 95% · diurutkan dari yang terendah
Ringkasan Metode
Seluruh survei berbasis wawancara tatap muka kecuali SMRC (telepon dan tatap muka) dan CELIOS (daring)
| Lembaga | Populasi | Pengumpulan data | Sampel | Metode sampel | MoE |
|---|---|---|---|---|---|
| SMRC | Publik | 1–10 Okt 2026 | 1.213 | Acak (telepon dan tatap muka) | ±2,9 |
| Poltracking Indonesia | Publik | 30 Sep–7 Okt 2026 | 1.220 | Multistage random | ±2,9 |
| Piramida | Publik, 34 provinsi | 20 Sep–5 Okt 2026 | 1.200 | Tidak dirinci di laporan | ±2,8 |
| LSI (Laboratorium Suara Indonesia) | Publik, 38 provinsi | 21–28 Jul 2026 | 1.668 | Multistage random | ±2,4 |
| Triaspols | Elite dan opinion maker | 29 Sep–14 Okt 2026 | 100 | Non-probability (purposif, kuota) | Tidak berlaku |
| CELIOS | Publik dan ahli | 15 Sep–9 Okt 2026 | 1.142 dan 129 | Non-probabilitas (Meta Ads, snowball) | Tidak berlaku |
Rincian: Triaspols
Triaspols menyurvei 100 opinion maker dan pakar (rilis 20 Oktober 2026). Lembaga menyatakan hasilnya bukan estimasi statistik yang mewakili seluruh populasi opinion maker atau pakar.
Penilaian Umum Kinerja Pemerintah
n = 100 · Persentase responden
Kurang / sangat kurang baikCukupBaik / sangat baik
Dibanding Oktober 2024
Lebih buruk / jauh lebih burukTidak banyak berubahPerbaikan
Realisasi Janji Kampanye
Sedikit / belumSebagianCukup / sangat banyak
Penilaian Negatif per Bidang
Kurang atau sangat kurang baik · persentase responden
Penilaian positif hanya 8,0% untuk lapangan kerja dan 8,0% untuk ekonomi serta daya beli; pada pelayanan publik 20,0% menilai positif. Ketahanan pangan dinilai relatif berimbang.
Program yang Paling Dirasakan
Persentase jawaban
Prioritas Perbaikan
Persentase jawaban
Saran Utama kepada Pemerintah
Syarat pendidikan Gibran
58%
Menyatakan menurunkan kepercayaan · 36% tidak berpengaruh
Presidential threshold
56%
Ingin diturunkan menjadi 0%
Parliamentary threshold
41%
Ingin di bawah 4% · 27% di atas 4% · 20% tetap 4%
Keterbukaan terhadap kritik
69%
Dinilai negatif · 44% sangat kurang · 0% sangat baik
Siapa yang Menjadi Responden Triaspols
Komposisi 100 responden (persentase)
Rincian: Poltracking dan SMRC
Kepuasan terhadap Pribadi (Poltracking)
Persentase puas dan tidak puas · n = 1.220
Prabowo, puas
52,3%
Prabowo, tidak puas
45,4%
Gibran, puas
50,9%
Gibran, tidak puas
44,7%
Poltracking menyebut dua survei terakhir (Agustus–Oktober 2026) tidak naik dan tidak turun, dengan tren setahun terakhir cenderung stagnan.
Alasan Puas dan Tidak Puas (Poltracking)
Persentase jawaban
Konteks Historis (SMRC)
Kepuasan pada tahun kedua pemerintahan · SMRC menyebut perbandingan ini deskriptif karena periode, metode, dan lembaga berbeda
Rincian: CELIOS
Rapor CELIOS: Skala 1–10
Skor rata-rata, bukan persentase puas · 15 September–9 Oktober 2026
Masyarakat (n = 1.142)Ahli (n = 129)
Sebaran Nilai Masyarakat
Rendah (1–4)Cukup (5–6)Baik–sangat baik (7–10)
Presiden Prabowo
Wakil Presiden Gibran
Menurut CELIOS, 69% ahli memberi kabinet nilai 1–3, sedangkan 40% masyarakat memberi nilai 1–3 dan 20% memberi nilai 8–10. Dalam ranking menteri oleh responden masyarakat, Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu), Amran Sulaiman (Mentan), dan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat skor tertinggi; Bahlil Lahadalia, Natalius Pigai, dan Raja Juli Antoni terendah.
Perbedaan Menurut Populasi Responden
Survei elite atau ahli dan survei publik mengukur kelompok berbeda · tidak setara secara statistik
Triaspols · elite, n = 100
17%
menilai kinerja baik atau sangat baik
CELIOS · ahli, n = 129
2,9/10
nilai rata-rata kabinet
CELIOS · masyarakat, n = 1.142
4,7/10
nilai rata-rata kabinet
Poltracking · publik, n = 1.220
55,3%
puas terhadap pemerintah
Cara Membaca. Angka kepuasan publik dari empat survei acak berkisar 44,5–78,7% dan tidak bisa dirata-ratakan: waktu lapangan, rumusan pertanyaan (puas, percaya), dan metode berbeda. Angka Triaspols tidak boleh dibaca sebagai pendapat dua pertiga rakyat, dan angka LSI yang tinggi tidak otomatis lebih benar. Angka 80,9% Litbang Kompas yang muncul di dokumen evaluasi berasal dari survei 100 hari pertama (Januari 2025), sehingga tidak dipakai sebagai pembanding dua tahun.
06
Baca Silang: Data Resmi dan Persepsi
Indikator yang membaik tidak otomatis dirasakan setara oleh semua kelompok, dan penilaian negatif elite tidak otomatis mewakili publik. Pasangan data berikut dibaca berdampingan sebagai pola, bukan bukti sebab-akibat.
Indikator resmi
5,29%
Pertumbuhan triwulan II-2026 (BPS) · LPEM UI: 4,80%
Persepsi
73%
Elite menilai ekonomi dan daya beli negatif (Triaspols) · publik tidak puas karena ekonomi belum stabil 18,9% (Poltracking)
Indikator resmi
4,65%
Pengangguran terbuka, Mei 2026 (BPS) · PHK 63.789 orang (Kemnaker)
Persepsi
76%
Elite menilai lapangan kerja negatif (Triaspols)
Indikator resmi
8,07%
Penduduk miskin, Maret 2026 · Gini naik ke 0,368
Persepsi
15,0%
Publik puas karena program MBG; 16,5% karena bantuan tepat sasaran (Poltracking)
Indikator resmi
34
Indeks Persepsi Korupsi 2025 (dari 37)
Persepsi
57%
Elite menilai akuntabilitas negatif (Triaspols)
Titik Temu. MBG muncul sebagai alasan puas di survei publik Poltracking (15,0%) dan sebagai salah satu program paling dirasakan di Triaspols (16,36%), padahal BPK dan pemantau independen mencatat persoalan keuangan dan keamanan pangan. Kepuasan terhadap manfaat dan penilaian atas tata kelola dapat berjalan bersamaan. Sebaliknya, indikator makro yang membaik berdampingan dengan kepuasan publik yang terbelah dan penilaian elite yang sangat kritis.
Rekomendasi dari Dokumen Evaluasi
Ringkasan empat rekomendasi kebijakan
01 · BGN
Tangguhkan perluasan SPPG sampai seluruh unit memiliki SLHS, tindak lanjuti temuan BPK.
02 · Padat karya
Insentif fiskal manufaktur padat karya untuk menekan pengangguran lulusan SMK.
03 · Antikorupsi
Transparansi pengadaan barang dan jasa untuk memulihkan skor IPK.
04 · Energi
Percepat EBT variabel (surya, angin) agar tidak bergantung pada bioenergi sawit.
07
Verifikasi dan Metodologi
Dokumen evaluasi yang menjadi bahan awal banyak bersandar pada angka pemerintah. Setiap angka dicocokkan dengan sumber yang dapat dibuka, lalu disandingkan dengan pembanding independen (LPEM FEB UI, BPK, Auriga Nusantara, JPPI, KPAI, Amnesty, CELIOS). Sumber yang gagal dibuka atau dinilai lemah tidak dipakai dan dicatat di daftar pustaka bagian B. Hasil pengecekan diringkas di bawah.
Hasil Pengecekan
| Status | Angka |
|---|---|
| Cocok dengan sumber | PDB dan pertumbuhan 2024–2025; triwulan IV-2025, I dan II-2026; inflasi Maret 2026; seluruh seri TPT (Agustus 2024 hingga Mei 2026, termasuk November 2025 4,74%); kemiskinan Sep 2024–Maret 2026 dan seluruh seri Gini nasional; IPM 75,90; investasi Rp3.923,2 T (triwulan IV 2024–triwulan III 2026) dan Rp1.539,2 T dari target Rp2.041,3 T; skor IPK 34, 37, dan 34; IKLH 2025 78,58 (target 76,49); serapan MBG 63,89% dan Rp153,2 T; temuan BPK Rp20,44 M dan Rp3,91 M; KPAI 12.658; kapasitas EBT 15.630 MW; FAME 14,94 juta kL; SPPG 27.486 dan penerima lebih dari 57 juta (laporan Bakom/BGN) |
| Dikoreksi atau diperjelas | Penerima MBG lebih dari 57 juta pada 30 September, tetapi BGN merinci 56,99 juta pada 31 Agustus dan Kemenkeu melaporkan 61,62 juta pada Maret; korban keracunan JPPI 43.838 menjadi 40.759; rumah 3 juta "hingga Oktober" menjadi per 13 Juni 2026; bauran EBT "meningkat" menjadi turun dari 18,3% ke 17,3%; kemiskinan ekstrem 0,85% (Maret 2025) turun dari 1,26% (Maret 2024), sedangkan 2,14% adalah angka 2021; narasi Gini perkotaan disesuaikan dengan periode pembanding; CNN menyebut 19,1 ribu SPPG, berbeda dari 27.486 milik Bakom dan BGN |
| Tidak ditemukan sumbernya, dihapus | 10.070 Koperasi Desa beroperasi; tol Serang–Panimbang sebagai capaian (sumber hanya artikel 2022); bauran listrik 17,89%; deforestasi 0,12–0,20 juta ha; WJP skor 26; IKLH 2023 dan 2024; TPT SMK 7,74% (BPS: 8,63% pada Agustus 2025); inflasi akhir 2025 1,9%; stunting 19,8%; kemiskinan Maret 2024 9,03% |
Bagaimana Data Disusun
Angka dari BPS, Bank Indonesia, BGN, BPK, ESDM, dan Kemnaker dibaca dari dokumen lembaganya atau dari laporan media yang mengutipnya. Angka yang hanya muncul di media lemah atau agregator dipakai bila lembaga sumbernya (BPS) disebut jelas dan nilainya cocok dengan sumber lain. Angka yang berasal dari pemerintah (investasi BKPM, jangkauan MBG, bauran energi) pada dasarnya adalah klaim instansi dan karenanya selalu disandingkan dengan audit atau data independen bila ada. Pembanding independen yang dipakai: LPEM FEB UI (estimasi pertumbuhan), BPK (audit), Auriga Nusantara (deforestasi), JPPI dan KPAI (keracunan), Amnesty International Indonesia (kriminalisasi), dan CELIOS (survei).
Keterbatasan Pembanding Independen
Artikel Investor.id, Tempo, dan CORE tentang upah riil, daya beli, dan efektivitas belanja tidak dapat dibuka sehingga tidak dipakai; satu-satunya dasar untuk upah riil yang stagnan adalah dokumen Outlook Ketenagakerjaan Kemnaker. Angka Auriga merupakan satu metodologi di antara beberapa; Auriga sendiri menyatakan perbedaannya dengan data pemerintah dan Global Forest Watch terletak pada metodologi. Estimasi LPEM adalah proyeksi, bukan data resmi. Kasus pasal karet yang dicatat Amnesty mencakup periode sejak 2018, termasuk sebelum pemerintahan ini.
Tentang Survei Triaspols
Pengumpulan data 29 September–14 Oktober 2026, n = 100. Responden terdiri atas jurnalis 22%, profesional/swasta 13%, tokoh masyarakat/agama 12%, pengusaha 11%, aktivis/pemuda 10%, akademisi 10%, politisi 8%, analis politik/ekonomi 8%, dan LSM/NGO 6%. Lembaga menyatakan penelitian memakai non-probability sampling dan hasilnya bukan estimasi statistik yang mewakili seluruh populasi opinion maker atau pakar. Karena itu tidak ada margin of error yang dapat dihitung. Angka diambil dari rilis lembaga yang diterima redaksi; halaman rilis di web tidak ditemukan.
Keterbatasan Perbandingan Antarsurvei
Rumusan pertanyaan berbeda (puas terhadap pemerintah, puas terhadap kinerja Prabowo–Gibran, percaya pada pemerintah), waktu lapangan berbeda (LSI pada Juli, lainnya akhir September–awal Oktober), dan metode wawancara berbeda. Angka LSI 78,7 disebut sebagai "kepercayaan" oleh lembaganya, tetapi disandingkan dengan 18,2 yang tidak, sehingga ukuran persisnya belum jelas dari laporan media. Persentase Piramida berjumlah 100,53% dalam laporan sumber, kemungkinan akibat pembulatan atau salah ketik; angka sebelumnya hanya disebut "sekitar 50 persen" tanpa tanggal. Perbandingan SMRC dengan SBY (LSI, 2006: 67%) dan Jokowi (SMRC, 2016: 68,8%) bersifat deskriptif. CELIOS memakai skala 1–10 dan sampel non-probabilitas, sehingga tidak sebanding dengan persentase puas. Seluruh angka SMRC, Poltracking, Piramida, dan LSI dibaca dari laporan media, bukan rilis lembaga.
Survei yang Tidak Dimasukkan
Hasil PPI (kepuasan kinerja pemerintah 65,4%) muncul di judul berita, tetapi halaman laporan tidak dapat dibuka sehingga metodenya tidak terverifikasi. Angka Poltracking sebelumnya (72,2%) tidak disertai tanggal yang jelas. Angka 80,9% Litbang Kompas adalah survei 100 hari pertama. Angka LSI Denny JA dan Median pada 2025 mengukur satu tahun pemerintahan.
08
Daftar Pustaka
Psitus instansi atau dokumen lembaga Rlaporan media Wsumber lemah (blog, agregator, media sosial, dokumen daerah)
A. Sumber yang Dipakai
Seluruhnya berhasil dibuka dan dibaca: sumber dari tautan redaksi serta sumber tambahan hasil verifikasi (pembanding independen, data terbaru, dan survei kepuasan)
B. Sumber yang Tidak Dipakai
Tidak dipakai karena sumber lemah, data tidak kuat atau tidak relevan, atau halaman tidak dapat dibuka
C. Rilis Lembaga Survei
Diterima redaksi
| Lembaga | Dokumen |
|---|---|
| Triaspols | PRilis hasil survei kepuasan publik dan elite, 20 Oktober 2026 (tidak tersedia sebagai tautan) |